SINJAI, INSERT RAKYAT,– Dinamika harga pangan di Kabupaten Sinjai mesti menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir. Ia diharapkan oleh Masyarakat agar lebih apik memantau kinerja Pemkab Sinjai khususnya instansi terkait dalam menanggapi iklim Inflasi daerah.
Tatkala harapan itu ditanggapi, Tomsi Tohir. Kemendagri menegaskan bahwa seluruh pemda bersama Kemendagri rutin melakukan rapat kordinasi (rakor) Inflasi termasuk Sinjai. “Terima kasih,” kata Tomsi Tohir, saat terhubung dengan Insrtrakyat.com, melalui jejaring Komunikasi khusus. Ia mengapresiasi kontribusi Masyarakat dalam memberikan masukan/kritis dan saran kepada pemerintah di ruang publik, secara sehat.
Kendati demikian, berkaca pada laporan resmi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan ketiga Juni 2025 yang dirilis BPS RI, IPH Sinjai menurun 0,55 poin, terutama karena melunaknya harga cabai merah (-0,5166), cabai rawit (-0,1641) dan daging ayam ras (-0,0641).
Meski demikian, Kepala BPS Kabupaten Sinjai, Syamsuddin, mengingatkan bahwa di balik penurunan itu terdapat sinyal yang perlu disikapi dengan bijaksana. “Penurunan ini bukan semata kabar baik. Ini merupakan refleksi dari ketidakteraturan harga yang dapat berdampak pada kesejahteraan pelaku pasar, terutama petani kecil dan konsumen rentan,” kata Syamsuddin, Senin (23/6).
Walaupun, harga terkesan menjadi lebih terjangkau bagi konsumen, Syamsuddin menerangkan bahwa kelabilan harga, khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi lokal. Data menunjukkan koefisien variasi (CV) harga di Sinjai mencapai 0,1381, yang menandakan adanya dinamika harga yang bergerak cukup tajam antar pekan.
“Jika fluktuasi harga ini dibiarkan tanpa penanganan yang berkesinambungan, kita berisiko membuat para petani kehilangan semangat untuk terus berproduksi,” ujarnya diplomatis.
Syamsuddin menghargai upaya pemerintah selama ini dalam menjaga pasokan dan pengelolaan stok, namun menekankan bahwa beberapa langkah strategis masih perlu dipertajam. Pendekatan yang lebih responsif dan berbasis data terkini sangat dibutuhkan agar kebijakan bisa hadir tepat waktu dan sasaran.
“Pemerintah pusat dan daerah memiliki niat baik, tetapi mungkin perlu lebih proaktif memantau dinamika pasar. Data IPH yang disajikan dapat menjadi landasan untuk merancang intervensi yang efektif dan terarah” harapnya.
Dalam semangat membangun iklim pasar yang sehat dan berkeadilan, Syamsuddin menyampaikan tiga saran yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu optimalisasi peran Bulog sebagai penyangga harga dan penyalur stok ketika terjadi kelebihan atau kekurangan suplai di pasar. Kedua, penguatan kerja sama antardaerah dalam menyelaraskan distribusi komoditas unggulan yang mengalami fluktuasi tajam, seperti cabai dan telur ayam. Ketiga, penggunaan teknologi informasi secara masif untuk memantau harga dan persediaan, sehingga kebijakan intervensi bersifat proaktif dan presisi.
Menurut Syamsuddin, pendekatan berbasis gotong royong antara pemerintah, petani, pedagang dan konsumen akan menjadi solusi jangka panjang dalam mewujudkan kestabilan harga dan ketahanan ekonomi daerah.
“Keseimbangan harga, ketersediaan barang, dan kehidupan yang tenang adalah harapan rakyat,” kata Syamsuddin, mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah terhadap pasar rakyat.
Kontributor: Amrullah Andi Faisal
Editor: Supriadi Buraerah
