JAKARTA | INSERTRAKYAT.COM – Pemprov Riau terus meningkat upaya pemanfaatan potensi wilayah dari berbagai sektor, untuk dikelola dengan baik, Kamis, (8/5/2025). Hal tersebut dilakukan oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid.
Baru – baru ini, Gubri sukses memimpin rombongan kepala daerah se-Riau, bertandang ke Kantor Kementerian Perhubungan RI di Jakarta.
Dalam lawatan tersebut, Gubri didampingi para bupati dan wali kota, disambut langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.
Pertemuan strategis itu dimanfaatkan Gubri untuk memaparkan posisi dan potensial Provinsi Riau.
Menurutnya, Riau sebagai poros tengah Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka.
Potensi wilayah darat, laut, dan kepulauan yang kaya sumber daya migas, perkebunan, hingga pertambangan.
Maka, kata Wahid, pentingnya adanya percepatan konektivitas antar wilayah, tentunya dengan dukungan Kemenhub RI.
“Kami ini datang ke Jakarta membawa aspirasi daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, Riau punya 12 Wilayah Kerja Migas aktif dan komoditas unggulan seperti sawit, karet, kelapa, dan sagu.
Namun, konektivitas masih jadi tantangan.
“Riau butuh dukungan sektor perhubungan untuk menjawab ini,” ujar Wahid di hadapan Menhub, Selasa, kemarin.
Salah satu usulan adalah relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II yang saat ini berbagi fungsi sipil dan militer dengan Lanud Roesmin Nurjadin.
Gubri menilai, aktivitas bandara sudah terlalu padat dan menghambat pengembangan wilayah.
Ia juga ingin bandara TNI AU tetap di lokasi saat ini. (dibangun tanpa digeser).
Sementara bandara komersilnya, kata Gubri, sebaiknya direlokasi, agar terkoneksi dengan tol.
“Studi kelayakan sudah ada, tinggal komitmen bersama,” tuturnya.
Wahid juga menyoroti perlunya pengaktifan kembali jalur pelayaran lama dan pembukaan rute laut baru, seperti Tembilahan-Batam.
Tujuannya, guna menunjang distribusi antar pulau.
Selain itu, dampak kendaraan over dimension and over load (ODOL) terhadap jalan provinsi turut disorot,
Selain itu, ia berharap ada solusi melalui pengalihan transportasi ke moda kereta barang.
Belum berhenti sampai disitu, ia menjelaskan bahwa di Riau terdapat juta hektare sawit yang sebagian besar pengelolaannya sangat merusak infrastruktur jalan.
“Dari 4 juta hektare sawit, hanya 1,2 juta yang legal. Sisanya justru merusak jalan tanpa kontribusi,” ucapnya.
Dirinya juga berharap agar pemerintah pusat dapat membantu merancang jalur kereta khusus untuk angkutan barang.
Selebihnya, kata Menhub Dudy, semua usulan Pemprov Riau diterima dengan baik.
“Semua usulan akan kami tindak lanjuti secara teknis,” pungkasnya. (*).
