LUTIM, — Pertemuan DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan KP2KP Malili pada Kamis, 5 Maret 2026, mengungkap komitmen kuat pejabat publik daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Fakta “Dahsyat” itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), Imanul Hakim melalui Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin kepada InsertRakyat.com, Selasa (17/3/2026).
“Pertemuan (di kantor DPR) memperkuat kesadaran anggota DPRD tentang kewajiban melaporkan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu,” ulang Sumin di Kota Makassar.
Sebelumnya, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, serta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mengikuti kegiatan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tersebut.
Hal senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Luwu Timur, , membuka kegiatan itu. Ia menegaskan kepatuhan pelaporan pajak bagi penyelenggara negara.
“Anggota DPRD wajib melaporkan SPT Tahunan dan menyampaikan LHKPN sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” ujar Erni.
Kepala KP2KP Malili, , mengutarakan materi tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Ia menjelaskan tata cara pengisian SPT melalui sistem Coretax yang disediakan .
“Pengisian SPT melalui Coretax memudahkan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan secara cepat dan transparan,” jelas Andik.
Andik juga menegaskan KP2KP Malili siap memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada wajib pajak.
“KP2KP Malili siap membantu wajib pajak yang membutuhkan pendampingan dalam pelaporan SPT,” tegasnya.
Peserta mengikuti kegiatan secara aktif. Peserta mengajukan pertanyaan terkait pengisian SPT Tahunan dan kewajiban perpajakan sebagai penyelenggara negara.
(Isma).
