KENDARI, INSERTRAKYAT.COM – Dugaan pengoplosan BBM subsidi jenis Pertalite di Kota Kendari mencuat setelah ratusan pengemudi ojek online (ojol) mengadu ke Polresta Kendari akibat kendaraan mereka mogok usai mengisi bahan bakar. Baca selengkapnya: BBM Diduga Oplosan di SPBU Kota Kendari, Ratusan Motor Ojol Rusak, Kementerian ESDM dan LEMIGAS Ngotot: BBM Sesuai Standar!
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan bahwa jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut sangat tidak dibenarkan karena bersifat manipulatif dan merugikan masyarakat kecil sebagai pengguna utama BBM subsidi.
“Jika benar ada pengoplosan, ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat, terutama dari kalangan bawah yang sangat bergantung pada BBM subsidi,” ujar Zulham Damu, Rabu (5/3/2025). Baca selengkapnya: DPRD Parepare Dorong Sinergi dengan Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti pentingnya peran Pertamina dalam menjamin kualitas bahan bakar yang beredar.
“Pertamina seharusnya hadir untuk menghadirkan energi yang berkualitas. Sebagai perwakilan pemerintah dalam pengelolaan BBM, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan kedaulatan energi dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Zulham menyayangkan jika benar terjadi kelalaian dari pihak Pertamina dalam mengawasi distribusi BBM subsidi.
“Kalau dugaan ini benar, tentu sangat disayangkan. Seharusnya Pertamina memastikan kedaulatan energi, bukan malah membiarkan masyarakat dirugikan,” tambahnya.
DPRD Kota Kendari berencana memanggil seluruh pihak terkait guna melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kebenaran dugaan ini.
“DPR akan memanggil Pertamina secara kelembagaan dan melakukan pemeriksaan dari hulu hingga hilir, mulai dari depo hingga SPBU, guna memastikan apakah distribusi BBM sudah sesuai standar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zulham menegaskan bahwa jika terbukti, praktik ini berpotensi melanggar hukum karena berkaitan dengan subsidi pemerintah.
“Jika dugaan ini terbukti benar, tentu ada perbuatan melawan hukum di sini. Ini merugikan keuangan negara karena menyangkut subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat kecil. Terlebih, dampaknya juga bisa dirasakan di sektor transportasi, apalagi menjelang Idul Fitri,” jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih proaktif dalam melaporkan dugaan ketidaksesuaian kualitas BBM subsidi.
“Kita meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejanggalan pada kualitas BBM subsidi, baik ke aparat penegak hukum maupun ke DPRD,” pungkasnya.
Penulis : A.IFtr/Irfn
Editor : Bahtiar
