JAKARTA, Insertrakyat.com – Lonjakan ancaman di ruang siber Indonesia kian mengkhawatirkan, hari ini.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 25 miliar anomali lalu lintas internet selama periode 2020–2025.
Dari total 276 juta penduduk, sekitar 185 juta jiwa atau 66% di antaranya telah terkoneksi ke internet, menjadikan Indonesia sebagai pasar digital besar yang sekaligus rawan serangan siber.
Menanggapi urgensi tersebut, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional”.
Ketua APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), yang turut hadir, membenarkan kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi jawaban atas tantangan teknologi yang berkembang saat ini. Ia hadir sebagai peserta sekaligus pemandu diskusi.
“Kegiatan dilaksanakan di Hotel Aston Priority Simatupang, pada hari Jumat,” kata Hoky kepada Insertrakyat.com, Via daring, Minggu (11/5/2025) malam.
Menariknya, forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis:
1. Penguatan kebijakan keamanan siber nasional
2. Identifikasi potensi kolaborasi publik-swasta
3. Peningkatan literasi digital masyarakat
4. Penyusunan risalah sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional
5. Perlindungan rantai pasok produk digital impor
6. Dukungan percepatan pengesahan RUU KKS
Kegiatan ini mempertemukan lebih dari 100 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, BSSN, LKPP, pelaku industri digital, hingga akademisi.
Tujuannya, membangun kolaborasi strategis guna memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.
Kepala LKPP Dr. Hendrar Prihadi, dalam sesi keynote speech, menyebutkan bahwa digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah kini menjadi tulang punggung efisiensi.
Menurutnya, integrasi sistem telah mendorong tren positif dalam kinerja pengadaan selama tiga tahun terakhir.
Ia juga menambahkan, peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Desember 2024 menjadi momentum penting dalam transformasi layanan publik.
Namun, transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari tantangan siber.
Hendrar mengakui bahwa sistem pengadaan yang semakin canggih justru mengundang ancaman peretasan yang semakin kompleks.
Karenanya, tegasnya, “LKPP menggandeng BSSN untuk memastikan sistem tetap aman dari serangan dunia maya”.
Salah satu bentuk sinergi antara LKPP dan BSSN adalah penerapan Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) untuk Pokja Pemilihan pada LPSE.
“Aplikasi ini telah menjadi standar pengamanan dokumen dalam pengadaan elektronik nasional,” ujar Hendrar.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa kondisi ruang digital Indonesia saat ini memiliki dua sisi.
Di satu sisi menjadi peluang ekonomi besar, namun di sisi lain menyimpan kerentanan yang signifikan.
Ia menegaskan, anomali traffic merupakan indikator adanya banyak aktivitas siber menyimpang yang perlu segera direspons dengan kolaborasi sistemik.
“Ketahanan siber bersifat semesta. Bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga industri, akademisi, dan komunitas. Kita harus bergerak bersama,” tegas Nugroho.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) sebagai amanat Prolegnas Prioritas 2025.
“Tujuannya, memperkuat regulasi nasional dalam menghadapi kejahatan digital lintas batas,” tambahnya.
FGD ini juga menjadi ajang perpanjangan Nota Kesepahaman antara BSSN dan LKPP mengenai perlindungan informasi dan transaksi elektronik. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala BSSN dan Kepala LKPP.
Diskusi yang dipandu oleh Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso (Hoky), menjadi sorotan dunia dalam bidang keamanan siber.
Ia menyebut strategi kolaboratif telah dimulai melalui pemanfaatan Apendo serta berbagai kegiatan bersama BSSN.
Sebagai narasumber, hadir Nunil Pantjawati (BSSN), Dr. Sulistyo (BSSN), dan Muchtarul Huda (KOMDIGI) yang membahas aspek tata kelola, strategi keamanan pemerintahan, serta kebijakan pengawasan ruang digital.
FGD kemudian berlanjut dengan Cyber Security Solutions Forum yang menampilkan presentasi solusi digital dari empat perusahaan terkemuka: PT Onesia Nusantara Evolusioner, PT Teknologi Sistem Nusantara, SonicWall, dan Onerah.
Keempat perusahaan tersebut memaparkan berbagai solusi mutakhir menghadapi kompleksitas ancaman siber. Isu pentingnya produk dalam negeri, keterlibatan sektor swasta, dan pendekatan edukasi publik menjadi sorotan utama.
Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang, dalam penutupannya menekankan bahwa keamanan digital bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Semua pemangku kepentingan harus terlibat aktif secara kolektif.
“Kami harap forum ini menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam menjaga sistem pengadaan digital nasional,” ujarnya.
Turut hadir dalam FGD yang digelar AKEN ini, Sekretaris Utama BSSN RI, Y.B. Susilo Wibowo, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, S.Si., M.Si.,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi BSSN, Taufik Arianto, S.ST., M.Kom., Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H., M.H., serta Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Pangarso Dadung Nugroho.
