Foto bersama dalam kegiatan FDA (29/7)
INSERTRAKYAT.COM, JAKARTA — Dalam upaya membangun pelayanan publik yang inovatif dan adaptif terhadap tantangan lingkungan, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema Waste to Energy: Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif. Forum ini diselenggarakan secara hybrid pada Selasa, 29 Juli 2025, pukul 09.00–12.30 WIB, di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BSKDN.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BSKDN, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., dan dilanjutkan dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, TR Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. Dalam laporannya, Fahsul menekankan bahwa forum ini bertujuan sebagai ruang berbagi pengetahuan antar daerah dalam mengelola sampah menjadi energi, sekaligus memperkuat arah kebijakan pelayanan publik berbasis praktik terbaik daerah.
Forum ini menghadirkan peserta dari berbagai kalangan strategis, seperti perwakilan Bappeda, Balitbangda/BRIDA provinsi dan kabupaten/kota, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BSKDN. Diskusi difasilitasi oleh moderator Drs. Gatot Tri Laksono, M.Si., dengan narasumber dari berbagai latar belakang, baik akademik, birokrasi, maupun pelaku kebijakan lapangan.
Narasumber yang hadir antara lain Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, Staf Ahli Mendagri; Prof. Minoru Fuji dari National Institute for Environmental Studies (NIES), Jepang; Dr. Augustina Situmorang dari BRIN; Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal; serta kepala daerah yang aktif mendorong solusi persampahan seperti Bupati Aceh Selatan, Bupati Konawe Kepulauan, dan Wakil Wali Kota Pekalongan.
Forum ini menjadi ajang penting dalam membangun citra positif Kemendagri sebagai institusi pembina kebijakan yang tidak hanya berpihak pada efektivitas pelayanan publik, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. BSKDN menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik harus terintegrasi dengan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya dan energi secara cerdas.
Paparan berbagai daerah menggarisbawahi kompleksitas pengelolaan sampah di Indonesia. Situbondo, misalnya, menghadapi tantangan geografis dengan panjang wilayah 155 km dan distribusi fasilitas pengangkutan sampah yang tidak merata. Wilayah barat dan timur Situbondo mengalami penumpukan sampah karena terbatasnya TPA dan armada pengangkut. Namun, pemerintah daerah telah mulai membangun TPA baru dan menggerakkan kerja bakti berbasis komunitas serta pelibatan tokoh agama dalam edukasi pengelolaan sampah.
Pekalongan menghadapi tekanan akibat penutupan TPA Degayu oleh KLHK. Sebagai respons, kota ini menetapkan status darurat pengelolaan sampah, membentuk satgas darurat lintas instansi, dan memfokuskan pembangunan tiga TPST baru. Dengan produksi sampah 162 ton per hari, Pekalongan tengah mempersiapkan kapasitas pengelolaan mandiri yang tangguh dan terbuka terhadap peluang pengembangan teknologi waste-to-energy.
Di Konawe Kepulauan, persoalan berakar pada minimnya kelembagaan, data persampahan, dan partisipasi publik. Dengan hanya sekitar 1.500 ASN untuk seluruh wilayah, pengelolaan sampah masih terkendala secara struktural. Baik TPA maupun TPST belum tersedia. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan pusat untuk mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah dasar di daerah tertinggal.
Sementara itu, Aceh Selatan mencatat produksi sampah hingga 95 ton per hari, namun cakupan layanannya baru 36,54%. Infrastruktur minim dan sanksi administratif terhadap TPA membuat pengelolaan sampah menghadapi tekanan ganda. Di sisi lain, gerakan pilah sampah dari rumah dan pembentukan bank sampah desa mulai ditanamkan sebagai strategi kultural yang menjanjikan perubahan jangka panjang.
Dalam sesi panel, BSKDN juga memperkenalkan pendekatan Life Cycle Carbon Neutral (LCCN), yaitu model pengolahan sampah modern yang menghasilkan energi panas tanpa emisi karbon tambahan. Teknologi ini mampu mengubah sampah menjadi uap air bertekanan tinggi yang dapat digunakan langsung oleh industri pengganti bahan bakar fosil. LCCN menawarkan efisiensi energi hingga 90 persen, jauh lebih tinggi dibanding metode PLTSa atau RDF.
Keunggulan lain dari teknologi LCCN adalah tidak menghasilkan polusi udara dan aman untuk dibangun di tengah pemukiman. Selain menghasilkan energi panas, sistem ini juga dapat memproduksi e-methanol yang bernilai tinggi sebagai bahan bakar alternatif dan bahan baku industri plastik netral karbon. Teknologi ini juga memungkinkan pengelolaan dalam skala besar dengan efisiensi biaya tinggi dan potensi pengembalian investasi yang lebih cepat.
Namun, BSKDN menekankan bahwa penggunaan LCCN tetap harus mempertimbangkan karakteristik daerah. Dibutuhkan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari, kedekatan dengan kawasan industri, serta jaminan dari sektor swasta untuk menyerap energi yang dihasilkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci suksesnya penerapan LCCN secara luas.
TR Fahsul Falah menyampaikan bahwa daerah tidak harus menggunakan LCCN jika tidak sesuai konteks lokal. Yang penting, pendekatan pengelolaan sampah harus terintegrasi dengan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Dalam skema kerja sama, daerah bertugas menyiapkan lahan dan izin, sedangkan KPBB menyediakan investor dan solusi teknologi yang tepat.
Forum ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang kuat membutuhkan fondasi kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap isu lingkungan. BSKDN melalui FDA ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir dengan solusi. Di tengah tumpukan sampah, BSKDN menanam harapan baru tentang energi, efisiensi, dan keberlanjutan.
Dengan menyatukan gagasan, pengalaman, dan teknologi lintas sektor, BSKDN berhasil memperkuat citra sebagai pusat strategi kebijakan yang aktif menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi bagian dari upaya menciptakan wajah baru pelayanan publik Indonesia, lebih hijau, lebih bijak, dan lebih bermartabat. (red).
