INSERTRAKYAT.COM, JAKARTA –
Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri untuk mencari solusi atas persoalan sampah di daerah.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah, melakukan langsung kunjungan kerja ke Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC).
Langkah ini sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan teknologi Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Dalam kunjungan tersebut, ia disambut langsung oleh Ahmad Safrudin, Founder NZWMC, beserta jajaran.
Diskusi membahas teknologi pengolahan sampah berbasis Lifecycle Carbon Neutral (LCCN) yang dinilai lebih ramah lingkungan.
Ahmad Safrudin memaparkan data dan esensi ancaman [nyata] akibat timbunan sampah yang tak terkelola.
“Timbulan sampah kronis bisa menyebabkan bencana, seperti longsoran, pencemaran, hingga ledakan gas metan,” kata TR Fahsul Falah.
Tragedi Leuwigajah di Cimahi tahun 2005 disebut sebagai bukti. Peristiwa itu menewaskan 157 orang akibat longsoran sampah.
Sementara itu, pada tahun 2023, tercatat 33 tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah mengalami kebakaran.
Kendati demikian, Safrudin menegaskan bahwa pengurangan timbulan sampah harus dimulai dari perubahan pola konsumsi.
“Pola konsumsi dan desain produk harus dirancang minim sampah. Ini kerja besar,” tegasnya.
Data hasil pemilahan sampah dari 6 titik sampling di Sungai Ciliwung juga diungkap.
Dari total 32.364 sampah, 67,88% adalah plastik, terutama kantong kresek utuh maupun serpihan.
Jenis lain yang dominan yakni bungkus makanan (13%) dan saset plastik (11%).
Menurut Safrudin, pendekatan berbasis teknologi LCCN merupakan solusi yang terbukti di sejumlah negara maju.
Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa telah lama menerapkan teknologi waste to steam.
Teknologi ini memungkinkan semua jenis limbah diolah dengan panas tinggi untuk menghasilkan uap atau listrik.
Sisa emisi seperti CO₂ dapat ditangkap dan dimanfaatkan kembali melalui teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU).
Metode ini disebut lebih unggul dibandingkan teknologi RDF atau ITF yang masih menyisakan residu padat, cair, dan gas.
“Dengan LCCN, sampah jadi energi. Emisi gas rumah kaca bisa ditekan,” kata Safrudin.
T.R. Fahsul Falah menyambut positif paparan tersebut dan menyatakan dukungannya.
“Ini solusi konkret atasi penumpukan sampah. Energinya bisa langsung disalurkan ke masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan komitmen BSKDN untuk mendorong kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pengelolaan sampah berbasis teknologi mutakhir.
Sebagai tindak lanjut, BSKDN akan menggelar webinar nasional membahas penerapan teknologi LCCN secara lebih teknis.
Webinar ini akan menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi, akademisi, hingga pelaku industri pengelolaan sampah.
“Harapannya, webinar ini bisa jadi momentum akselerasi implementasi WTE di daerah,” pungkas TR Fahsul Falah.
Lebih jauh TR Fahsul Falah mencatat bahwa, pembangunan fasilitas PSEL menjadi prioritas strategis nasional.
Selain mengatasi sampah, ini juga bagian dari memperkuat ketahanan energi nasional.
Untuk itu, BSKDN menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah daerah.
“Melalui pendekatan terintegrasi dan inovasi teknologi seperti LCCN, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan solusi lingkungan berkelanjutan,” tandasnya.
Minta Pemda Serius Tanggapi Project Sampah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah serius mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Proyek ini dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan sampah yang menumpuk di banyak daerah.
Sekaligus, menurut Tito, proyek PSEL berperan memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan Tito saat rapat koordinasi terbatas dengan Pemda di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (17/7/2025).
Ia menyebut, peran Pemda sangat penting sejak hulu hingga hilir pengelolaan sampah.
“Strategi hulu melibatkan masyarakat. Hilir menjadi tugas pemerintah,” ujarnya.
Tito menekankan, masyarakat perlu didorong aktif memilah dan membuang sampah dengan baik.
“Masyarakat, terutama ibu-ibu, bisa lihat botol sebagai peluang ekonomi,” jelasnya.
Menurut Tito, penyediaan sarana dan sistem pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab Pemda.
Termasuk penyediaan bak sampah dan jalur distribusi ke TPA atau PSEL.
Selanjutnya, pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak yang kompeten sebagai operator PSEL.
Ia mencontohkan, skema PSEL lebih efisien diterapkan pada kota dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari.
Jika kurang, beberapa daerah bisa bergabung dalam satu sistem regional.
Tito menegaskan, tugas utama Pemda adalah menyiapkan lahan minimal 5 hektare untuk pembangunan fasilitas PSEL.
Selain lahan, sistem transportasi dan pengangkutan juga harus disiapkan.
Semua itu, katanya, mesti dianggarkan dari APBD secara terencana dan terukur.
“Dihitung betul sistem pengambilan sampah, transportasi, lahan, dan petugasnya,” tegas Tito.
Ia meminta kepala daerah benar-benar serius menjalankan tanggung jawab ini.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya urusan teknis, tapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Zulhas mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan sampai kita malu, gunungan sampah setinggi gedung 20 lantai masih ada,” kata Zulhas.
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo jelas: penanganan sampah harus tuntas sebelum 2029.
Rapat koordinasi juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta jajaran teknis terkait.
Kendati demikian, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah, telah melakukan kunjungan ke Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC).
Penulis: Supriadi Buraerah
