JAKARTA, — Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Azhar Sidiq mendorong penguatan jejaring internasional mahasiswa hukum sebagai bagian dari diplomasi intelektual generasi muda Indonesia di panggung global. Senin (16/3).
Azhar menyatakan mahasiswa hukum Indonesia perlu membuka ruang dialog dengan komunitas internasional, termasuk para diplomat negara sahabat, untuk memperluas perspektif serta memperkaya gagasan kebangsaan.
Azhar menilai pengalaman negara kepulauan seperti Seychelles memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam pengelolaan wilayah kepulauan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan hidup.
Azhar menyebut sosok Nico Barito yang menjabat sebagai Duta Besar Seychelles untuk Indonesia sekaligus untuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memiliki pengalaman penting dalam memperkuat kerja sama lintas negara.
Ia menilai kerja sama tersebut dapat mencakup bidang pariwisata, lingkungan, hingga ekonomi kreatif.
Azhar mengatakan mahasiswa hukum harus mampu membaca dinamika global sekaligus menawarkan gagasan yang relevan bagi masa depan bangsa.
Azhar menegaskan praktik pengelolaan kepulauan yang diterapkan Seychelles dapat menjadi referensi bagi Indonesia, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Seribu maupun kawasan timur Indonesia termasuk Papua Tengah.
“PERMAHI ingin menjadi ruang diskursus yang tidak hanya bergerak pada isu nasional, tetapi juga aktif membangun dialog internasional demi memperkaya perspektif mahasiswa hukum Indonesia,” ujar Azhar.
Sekretaris Jenderal PERMAHI Afghan Ababil menyatakan organisasi mahasiswa hukum perlu berani tampil di panggung global untuk membawa gagasan kebangsaan sekaligus memperkuat jejaring internasional.
Afghan (menurutnya, -red), keterlibatan mahasiswa dalam dialog global merupakan langkah strategis untuk membangun generasi pemimpin masa depan yang memiliki wawasan internasional.
“PERMAHI percaya bahwa kolaborasi dengan para diplomat dan pemangku kepentingan global akan membuka peluang besar bagi mahasiswa hukum Indonesia untuk belajar, berdiskusi, dan berkontribusi dalam berbagai isu strategis dunia,” pungkasnya.
