JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan klarifikasi terkait video dirinya memasak mie instan menggunakan gas bersubsidi 3 kilogram atau gas melon. Video tersebut sebelumnya ia unggah di akun media sosialnya dan kemudian menjadi viral serta menuai kritik publik.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8), Habiburokhman menjelaskan bahwa video itu dibuat saat ia berkunjung ke posko relawan di kawasan Jakarta Timur. Ia menegaskan gas melon yang digunakan bukan miliknya, melainkan dibeli oleh seorang office boy yang bertugas di posko tersebut.

BACA JUGA :  DPR Serap Aspirasi Publik, Revisi UU TNI Dikaji Secara Terbuka

“Posko itu bukan kediaman saya, bukan tempat tinggal saya. Kami tidak makan di situ juga,” kata Habiburokhman.

Ia menambahkan, dengan gaji yang dimiliki seorang office boy, wajar jika yang bersangkutan membeli gas melon. Menurutnya, penggunaan gas melon tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya secara pribadi.

Meski sudah memberikan klarifikasi, kritik dari masyarakat tetap ramai. Beberapa warganet menilai penggunaan gas melon oleh seorang pejabat tidak pantas, mengingat tabung subsidi itu diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.

BACA JUGA :  Anggota DPR RI Fraksi Golkar Sukses Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Disanjung Rakyat di Aceh Timur

Seorang pengguna media sosial dengan nama akun EB menulis komentar:
“Betul banget dia anggota DPR wakil rakyat. Jadi apa saja yang dipakai rakyat dia harus pakai juga. Gas melon untuk rakyat miskin dia harus pakai dulu. Udah gaji besar, fasilitas mewah semua ditanggung negara, masih ikut rebutan gas melon juga.

Komentar lain datang dari akun GA yang menuliskan. “Alhamdulillah rakyat miskin merasa bebannya berkurang karena beban untuk menghabiskan gas melon sudah ada yang membantu mengurangi.

BACA JUGA :  Pers Harus Mendapat Perlindungan Hukum

Habiburokhman menyatakan bahwa setiap kritik dari masyarakat tetap akan ia terima. “Semua masukan masyarakat harus kami anggap positif,” ujarnya.

Perdebatan di ruang publik masih berlanjut. Sebagian masyarakat menilai aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan pejabat, sementara yang lain menganggapnya hanya persoalan teknis karena gas melon memang digunakan di posko relawan.

(Lft/Sym).