JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM,—
Pemerintah pusat mempertegas arah pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui platform Danantara, dengan janji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, kepatutan, dan kompetensi seluruh jajaran perusahaan pelat merah. Rabu, (30/4/2025).
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan hal ini saat memimpin Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).
“Evaluasi ini tidak dilakukan sepihak. Kami melibatkan advisor dari dalam dan luar negeri untuk memastikan semua unsur: karakter, kompetensi, dan komitmen berada dalam standar yang tepat,” ujar Rosan di hadapan forum terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporannya, Rosan mengungkapkan bahwa per April 2025, sebanyak 844 BUMN telah resmi menjadi bagian dari Danantara. Ia menyebut konsolidasi ini merupakan bentuk aktualisasi dari Pasal 33 UUD 1945, yang menurutnya menempatkan ekonomi nasional pada asas kekeluargaan, bukan semata-mata menyerahkannya pada mekanisme pasar.
“Kalau kita biarkan pasar sepenuhnya tanpa intervensi, arah kebijakan bisa bertabrakan dengan kepentingan nasional,” ucapnya.
Langkah ini disebut sebagai respons terhadap tantangan geopolitik dan geoekonomi dunia yang kian kompleks. Menurut Rosan, sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kekuatan ekonomi sendiri, tidak terus bergantung pada tekanan eksternal.
“Danantara hadir di waktu yang tepat. Dunia sedang bergerak cepat. Kita tidak bisa lambat menata ulang strategi ekonomi negara,” tegasnya.
Rosan pun menekankan pentingnya membangun sinergi menuju model Indonesia Incorporated, sebuah konsep kolaborasi strategis antar lembaga dan perusahaan negara demi kedaulatan ekonomi nasional.
“Kita tidak bicara hanya soal profit. Kita bicara tentang bangsa, tentang tanggung jawab sejarah,” pungkasnya.
Penulis : G. Wiguna
Editor : Supriadi Buraerah
