Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga soliditas dan memperkuat komunikasi antarpimpinan daerah guna menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa wilayah Jawa dan Bali memiliki posisi strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional dan dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.
“Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara,” ujarnya.
Menurut Tito, stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi kelancaran pembangunan. Ia mengingatkan, berbagai konflik dan kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah terbukti menghambat jalannya pemerintahan maupun pembangunan.
“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu,” tegasnya.
Karena itu, Mendagri meminta seluruh unsur Forkopimda terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara formal maupun informal. Berdasarkan berbagai pengalaman, daerah yang memiliki pimpinan yang kompak cenderung lebih cepat menyelesaikan persoalan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.
Selain menjaga soliditas Forkopimda, Tito juga menekankan pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah konflik sosial berlatar belakang keagamaan.
Ia meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali FKUB serta memberikan dukungan anggaran melalui APBD, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang memadai.
“Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat,” pungkasnya.
Mendagri berharap sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar stabilitas daerah tetap terjaga serta pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
(Agy).
