Pergantian kepemimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak boleh dimaknai sekadar sebagai rotasi jabatan administratif. Lebih dari itu, perubahan pucuk pimpinan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan seluruh program strategis pemerintah berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur LBH DPD KNPI DKI Djakarta, Hamka Djalaludin Refra, S.H., menyusul langkah pemerintah melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional yang mengemban tanggung jawab penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hamka, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas kesehatan, pertumbuhan generasi muda, serta masa depan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, program tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat, kepemimpinan yang berintegritas, serta sistem pengawasan yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Namun pergantian ini harus menjadi momentum pembenahan yang lebih substansial, bukan sekadar pergantian figur. Yang paling penting adalah bagaimana tata kelola kelembagaan diperkuat sehingga setiap program benar-benar berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Hamka.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan atau luasnya cakupan program, melainkan juga dari kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah hanya dapat dibangun melalui keterbukaan, pengawasan yang kuat, serta komitmen untuk menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan.
Hamka berharap pimpinan baru BGN mampu menghadirkan tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program MBG berjalan optimal di seluruh daerah.
“Kepemimpinan baru harus mampu menjawab harapan masyarakat dengan kerja nyata. Integritas, profesionalisme, dan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan amanah yang diberikan negara. Program yang baik harus dikelola dengan baik pula agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
LBH DPD KNPI DKI Djakarta juga menilai bahwa penguatan sistem pengawasan internal menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap proses pelaksanaan program berlangsung sesuai ketentuan dan bebas dari potensi penyimpangan.
Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dinilai penting dilakukan guna mengukur efektivitas kebijakan sekaligus memperbaiki berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang mulia karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, program ini harus dijaga bersama dari berbagai potensi persoalan yang dapat mengurangi tujuan mulianya,” kata Hamka.
Ia berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional menjadi titik awal lahirnya tata kelola yang lebih baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
“Pada akhirnya, yang menjadi ukuran bukan siapa yang memimpin, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat. Kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program negara,” pungkasnya.
(Rifqi).
