SLEMAN, INSERTRAKYAT.COM– Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan proses penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 dilakukan secara objektif dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur. Ia menyebut kredibilitas penilaian menjadi faktor utama yang harus dijaga agar penghargaan tersebut memiliki legitimasi di mata publik.
Menurut Tito, aspek yang dinilai mencakup kemampuan daerah dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting, mengendalikan inflasi, serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif (creative financing). Seluruh indikator tersebut, kata dia, bersumber dari data kuantitatif yang dapat diverifikasi.
“Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri. Harus kita jaga. Kalau tidak, akan kehilangan marwah kalau misalnya diatur-atur,” ujar Tito usai menghadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Jawa–Bali di Yogyakarta, Kamis (4/6).
Penegasan tersebut disampaikan di tengah pentingnya memastikan proses penilaian penghargaan pemerintah berlangsung transparan dan bebas dari intervensi. Tito menyatakan data yang digunakan berasal dari indikator pembangunan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk perkembangan inflasi yang dipantau secara berkala.
Kemendagri membagi pelaksanaan apresiasi ke dalam enam regional. Skema ini diklaim bertujuan menciptakan kompetisi yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah.
Selain menghadiri agenda apresiasi kepala daerah, Tito juga mengikuti sejumlah kegiatan lain di Yogyakarta, termasuk pembahasan program perumahan rakyat dan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa–Bali. Menurutnya, isu perumahan memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sementara forum Forkopimda berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Rangkaian Apresiasi Pemda Berprestasi akan berlanjut di sejumlah wilayah lain, termasuk Papua. Tito berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menilai penghargaan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa di tengah munculnya sejumlah kasus hukum yang melibatkan kepala daerah, masih banyak pemimpin daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif dalam menangani persoalan kemiskinan, pengangguran, dan inflasi.
(Agy).
