INDONESIA telah menetapkan target besar untuk menjadi negara maju pada 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan. Berbagai program pembangunan terus dirancang untuk mendukung cita-cita tersebut. Namun, keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya target yang ditetapkan, melainkan juga oleh kemampuan menjaga kesinambungan arah pembangunan dalam jangka panjang.
Hal itu menjadi perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menjadi pembicara pada kegiatan Student Day Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/6/2026).
Bima menilai kemajuan sebuah negara lahir dari proses yang panjang. Negara-negara yang berhasil mencapai tingkat kesejahteraan tinggi umumnya memiliki kemampuan mempertahankan visi pembangunan lintas generasi. Pergantian pemimpin tidak mengubah tujuan utama yang hendak dicapai, tetapi menjadi bagian dari upaya melanjutkan agenda pembangunan yang telah dirancang sebelumnya.
“Cerita tentang negara maju adalah cerita tentang keberlanjutan,” ujar Bima.
Di Indonesia, tantangan menjaga kesinambungan pembangunan masih sering ditemukan, terutama di tingkat daerah. Pergantian kepemimpinan kerap diikuti perubahan prioritas program dan kebijakan. Akibatnya, sejumlah program yang sedang berjalan kehilangan momentum sebelum memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas pembangunan, tetapi juga berpotensi mengurangi efisiensi penggunaan anggaran. Program yang belum selesai sering kali tergantikan oleh agenda baru yang memerlukan proses perencanaan dan penyesuaian kembali.
Arah pembangunan nasional sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan memiliki kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bima berharap kepala daerah mampu menempatkan pembangunan sebagai proses jangka panjang yang tidak dibatasi oleh masa jabatan. Kemajuan daerah akan lebih mudah dicapai apabila kebijakan yang baik dapat diteruskan dan disempurnakan, bukan dihentikan hanya karena pergantian kepemimpinan.
Selain kesinambungan visi, ia juga menyoroti pentingnya kemandirian yang didukung oleh pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif.
“Bahwa, mau kita punya banyak orang pintar, banyak orang hebat, demokrasinya diagungkan, tapi kalau pemerintahan enggak jalan, useless. Kita enggak akan ke mana-mana,” ungkapnya.
Menurut Bima, kualitas sumber daya manusia yang unggul perlu didukung oleh birokrasi yang profesional dan mampu menjalankan kebijakan secara efektif. Gagasan yang baik tidak akan menghasilkan perubahan apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang terukur dan konsisten.
Penguatan birokrasi juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut menekankan pentingnya profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur dalam mendukung pelayanan publik serta pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, Bima turut mengingatkan bahwa pembangunan modern tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Tantangan yang semakin kompleks menuntut kerja sama yang lebih luas antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
Ia mengapresiasi Universitas Pakuan yang mengangkat tema inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing. Dunia pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung semakin cepat.
Perhatian lain yang disampaikan Bima adalah dinamika geopolitik global yang terus berkembang dan memberi pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Karena uncertain geopolitik ini, berdampak pada dolar, berdampak ke minyak, dan lain-lain. Jadi nomor satu, geopolitics matters,” katanya.
Ketegangan antarnegara, perubahan kebijakan ekonomi global, konflik kawasan, hingga gangguan rantai pasok internasional dapat memengaruhi harga energi, nilai tukar mata uang, dan berbagai sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, para pemimpin daerah dituntut memiliki kemampuan membaca perkembangan global agar mampu mengantisipasi dampaknya terhadap daerah masing-masing. Kemampuan adaptasi menjadi semakin penting dalam menghadapi situasi yang bergerak cepat dan sulit diprediksi.
Bima juga mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia harus dibarengi dengan strategi pembangunan yang tepat. Setiap keputusan memiliki risiko dan konsekuensi yang harus diperhitungkan secara matang.
“Masalahnya adalah strategi tepat atau enggak? Only time will tell … jadi strategi ini adalah risiko para pemimpin,” tandasnya.
Keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta membangun kolaborasi yang kuat di berbagai sektor. Visi besar hanya akan menjadi kenyataan apabila diikuti komitmen yang konsisten dalam menjalankannya dari waktu ke waktu.
(AGY).
